fbpx

ULTIMATUM KAMMI KEPADA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ULTIMATUM KAMMI KEPADA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Ketua Umum PP KAMMI Elevan Yusmanto

ULTIMATUM KAMMI KEPADA PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA

Menimbang bahwa:

1. Wabah Covid-19 merupakan masalah kesehatan masyarakat serius. Pada tanggal
11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan statusnya
sebagai pandemi, yang berarti dampak dari wabah ini mendunia. Kasus Covid-19
telah ditemukan di hampir 200 negara. Lebih dari setengah juta penduduk dunia
terinfeksi dan sekitar 25 ribu jiwa melayang akibat pandemi ini. Angka ini bisa terus
mengalami peningkatan secara eksponensial jika melihat tren global. Bahkan,
ada yang memprediksi jumlah kasus di luar Cina akan menembus satu juta
sebelum Maret berakhir.

2. Kasus Covid-19 di Indonesia terus mengalami peningkatan. Per-30 Maret 2020,
terdapat 1.414 orang terinfeksi di Indonesia dengan jumlah kematian 122 orang
atau 8,63%. Untuk negara dengan jumlah kasus di atas seribu, case fatality rate
(CFR) Indonesia merupakan yang tertinggi kedua setelah Italia (sekitar 10% dari
80 ribu kasus). Bahkan, CFR Indonesia lebih tinggi dari Spanyol dan Iran, antara
7-8%, yang kasus terkonfirmasinya secara berturut-turut sekitar 64 ribu dan 32
ribu. Jika mengacu pada closed cases, proporsi pasien meninggal dibandingkan
total kasus ditutup di Indonesia sekitar 65%, jauh di atas negara lain yang telah
disebut, Italia, Spanyol, dan Iran, yang proporsinya kurang dari 45%. Bahkan, di
Iran proporsinya kurang dari 20%.

3. Indonesia adalah salah satu negara dengan CFR tertinggi di dunia. Hal itu bisa
disebabkan karena banyak kasus positif Covid-19 yang belum terdeteksi sehingga
proporsi kasus meninggal per pasien positif menjadi tinggi. Kasus Covid-19 yang
terkonfirmasi ibarat puncak gunung es yang ukuran sebenarnya belum diketahui.
Dengan asumsi CFR Indonesia mengikuti rerata CFR global (4,5%), seharusnya
ada sekitar dua ribu orang terinfeksi di Indonesia, atau hampir dua kali lipat dari
kasus terkonfirmasi saat ini. Bahkan, angka itu bisa naik secara drastis menjadi 16
ribu jika mengikuti rentang 95% confidence interval CFR global yang dihitung oleh
The Centre of Evidence Based Medicine, University of Oxford, dengan metode
meta-analysis.

4. Langkah promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif di Indonesia belum maksimal.
Langkah-langkah tersebut bertujuan untuk menekan seminimal mungkin angka
penularan, sehingga pasien yang dirawat tidak melebihi kapasitas layanan
kesehatan, atau biasa disebut flattening the curve atau melandaikan kurva kasus
Covid-19. Hal ini berlaku untuk semua negara, termasuk negara-negara maju
yang memiliki sistem kesehatan yang mapan. Sementara Masyarakat juga belum
menyadari urgensi PHBS (Pola Hidup Bersih dan Sehat), pembatasan sosial, serta
untuk tidak bepergian. Hal ini tidak lepas dari kurang tegasnya pemerintah dalam
melakukan langkah pencegahan. Sejauh ini, baru ada himbauan-himbauan yang
berkekuatan hukum sangat lemah untuk membatasi pergerakan warga. Selain itu,
telah tampak kekacauan koordinasi antar pemerintah pusat dan daerah.
Sebelumnya, pemerintah pusat menegaskan bahwa lockdown merupakan
wewenang pusat. Namun, beberapa daerah, seperti Solo, Tegal, Bali, Maluku,
dan Papua, berinisiatif melakukan lockdown sendiri karena lambatnya respons
pemerintah pusat terhadap situasi yang ada.

5. Telah ada seruan lockdown yang disampaikan berbagai kalangan. Salah satu yang
menyampaikan adalah Dewan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas
Indonesia (FKUI). Dalam seruan tersebut, terdapat perhitungan biaya lockdown
selama 14 hari di Jakarta adalah sekitar empat trilyun rupiah. Biaya ini harus
dikeluarkan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, baik dari segi kesehatan
maupun ekonomi. Indonesia sendiri telah memiliki Undang-undang Nomor 6
Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan yang dapat menjadi landasan
hukum untuk membatasi pergerakan warga jika ada faktor risiko yang berpotensi
menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat seperti pandemi Covid-19 ini.

6. Upaya untuk melandaikan kurva kasus Covid-19 merupakan hal yang mendesak
bagi Indonesia. Negara-negara yang lebih maju dan mapan pun mengalami
guncangan pada sistem layanan kesehatan mereka akibat pandemi ini. Apalagi
Indonesia yang memiliki keterbatasan infrastruktur dan sumber daya. Sebagai
perbandingan, berdasarkan data dari World Bank tahun 2015, Korea Selatan yang
telah berhasil mengendalikan jumlah kasus Covid-19 memiliki 115 tempat tidur
rumah sakit per 10.000 penduduk, sementara Indonesia hanya memiliki 12. Untuk
jumlah dokter dan perawat/bidan, Korea memiliki 22,6 dokter dan 60 perawat/bidan per 10.000 penduduk, sementara di Indonesia hanya ada 2,74 dokter dan 13
perawat/bidan per 10.000 penduduk. Hal ini belum mempertimbangkan jumlah
tenaga spesialis dan fasilitas khusus untuk menangani Covid-19, seperti dokter
spesialis paru, spesialis anastesi, serta ruang isolasi. Di Jakarta hanya ada 61
ruang isolasi, sementara jumlah kasus positif lebih dari 500 orang.

7. Pemerintah kurang sigap dalam merespons wabah. Hal itu berampak pada tidak
tidak siapnya fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) untuk menyiagakan sumber
daya mereka. Salah satu indikatornya adalah kurangnya alat pelindung diri (APD).
Fasyankes harus mengandalkan sumbangan dari berbagai pihak untuk memenuhi
persediaan APD yang merupakan bagian dari pencegahan penularan saat
merawat pasien Covid-19. Kelangkaan APD membuat tenaga kesehatan
terpaksa memakai APD seadanya, seperti jas hujan, masker sekali pakai yang
dicuci agar bisa dipakai lagi, bahkan ada yang merawat pasien tanpa APD sama
sekali. Imbasnya, terdapat 50 tenaga kesehatan yang terinfeksi Covid-19 di
Jakarta, dua di antaranya meninggal dunia. Ini menambah daftar korban dari
kalangan tenaga kesehatan setelah sebelumnya beberapa dokter dan perawat
meninggal dunia.

8. Sampai dengan saat ini pemerintah belum menunjukkan langkah yang serius dan
efektif dalam upaya penanganan dan langkah mitigasi terhadap Covid-19 di
Indonesia. Dalam pandangan hukum dan kebijakan publik, hal tersebut
menunjukkan bahwa saat ini negara masih dikelola dengan kegagapan yang
menyengsarakan; baik gagap anggaran dan gagap koordinasi antar sektor,
sehingga berakibat secara fatal pada gagap penanganan. Kegagapan tersebut
ditunjukkan dengan tidak adanya penyelenggaraan suatu moderasi dan konsepsi
pengendalian wabah yang konsekuen dan memberi dampak kepada masyarakat.
Presiden sebagai Kepala Pemerintahan hanya menerbitkan produk hukum yang
tidak memiliki dampak signifikan dalam penanganan Covid-19. Keseluruhan
produk hukum tersebut justru menjadi derivat kuadrat atas kebijakan hukum
terbuka yang mengakibatkan simpang siurnya kebijakan pemerintah terkait
penanganan Covid-19 di Indonesia.

9. Para tenaga kesehatan telah bejibaku dan bertaruh nyawa demi menyelamatkan
rakyat Indonesia tanpa perlindungan pasti dari pemerintah. Tenaga kesehatan
akan selalu bekerja mendahulukan pasien atas diri mereka sendiri sesuai sumpah
profesi. Adalah kewajiban pemerintah dan fasyankes untuk menjamin
keselamatan dan kesehatan mereka dalam pelaksanaan sumpah profesi tersebut.
Tugas para tenaga kesehatan dapat bertambah berat, apabila pemerintah tidak
segera mengeluarkan kebijakan dalam penanganan penyebaran wabah Covid-19.
Oleh karena itu, Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP

KAMMI) dengan tegas menyampaikan Ultimatum kepada Presiden sebagai Kepala
Pemerintahan Republik Indonesia, dengan penjelasan sebagai berikut:

.

Leave a Reply

Close Menu