fbpx

KAMMI : PSEUDO ENVIRONMENT UU CIPTA KERJA SEBAGAI SOLUSI LAPANGAN KERJA

KAMMI : PSEUDO ENVIRONMENT UU CIPTA KERJA SEBAGAI SOLUSI LAPANGAN KERJA

Jakarta-05 November 2020

Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) dalam debat Cipayung Plus melawan pemerintah tentang UU Cipta Kerja, pihak pemerintah diwakili oleh Kepala BKPM Bahlil Lahadia.

Pada debat tersebut Ketua Umum KAMMI Susanto Triyogo, menjelaskan pengesahan UU Cipta kerja penuh dengan kecacatan prosedural dalam aturan-aturan pembuatan UU. “mulai dari proses penyusunan hingga pengesahan mencidrai prinsip demokrasi yang selama ini dijunjung tinggi oleh Indonesia”, Tegasnya.

Susanto juga menilai UU Cipta Kerja tidak disusun untuk menyelesaikan persoalan pengangguran. Sebaliknya, penyusunan RUU Cipta Kerja merupakan politik hukum deregulasi ekonomi yang didasarkan pada proyeksi International Monetary Fund (IMF) untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 6% dalam 5 tahun serta pendapatan per kapita 320 juta Rupiah pada tahun 2045.

Dalam perdebatan tersebut Ketua Satgas Omnibus Law PP Kammi Edo Hendra, juga menilai logika pemerintah yang mengatakan Investasi adalah solusi utama dalam penyediaan lapangan kerja, patut dipertanyakan. “Jika merujuk data yang dikeluarkan oleh BKPM tentang Realisasi PMA dan PMDN. Selama periode 2015-2019 mengalami tren positif, akan tetapi tidak diikuti dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja dari sini kemudian logika pemerintah tentang Investasi sebagai Solusi lapangan kerja merupakan PSEUDO-ENVIRONMENT”. Pungkasnya.

Menanggapi pernyataan tersebut Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengakui bahwa pertumbuhan investasi tersebut memang belum bisa menyerap tenaga kerja secara maksimal karena Investasi di Indonesia lebih condong menggunakan teknologi nya besar.

Selanjutnya, dalam penyampaian akhir KAMMI dalam kegiatan Debat terbuka tersebut, Ketua Lembaga Kajian Hukum KAMMI mempertegas posisi KAMMI tetap menolak Omnibus Law. “Secara Inheren tehnik perundang-undangan yang anti kritik. pemangkasan pasal-pasal perundang-undangan yang memuat konsep-konsep perlindungan satuan-satuan kerakyatan dalam konteks perekonomian nasional; dan delegasi materi pengaturan yang memuat konsep-konsep kunci penyelenggaraan perekonomian yang tidak menjamin kepastian hukum (selanjutnya disebut “Cek Kosong”)”. Tutupnya.

Leave a Reply

Close Menu