fbpx

KAMMI DESAK KAPOLRI TINDAK TEGAS JAJARAN KAPOLRESTABES MEDAN

KAMMI DESAK KAPOLRI TINDAK TEGAS JAJARAN KAPOLRESTABES MEDAN

AKARTA – Pengurus Pusat KAMMI menilai bahwa terjadinya penganiayaan pada mahasiswa yang menyampaikan aspirasinya di DPRD Sumatera Utara adalah gambaran yang sangat buruk atas situasi penegakan hukum di Republik ini.

“Tentu kita bisa saja punya aspirasi yang berbeda atas dasar kecintaan yang sama terhadap negara ini. Tapi bentrokan semacam ini seharusnya tidak perlu terjadi. KAMMI sangat mengecam keras pelaku penganiayaan terhadap mahasiswa yang terjadi di sekitaran Gedung DPRD Sumut hari Kamis lalu. Serta menyesalkan adanya disfungsi organisasi Kepolisian yang tidak dapat mencegah terjadinya penganiayaan kepada mahasiswa.” ujar Mira Fajri, Direktur Lembaga Kajian Hukum KAMMI, saat ditemui pada siang, tanggal 21 September 2018.

Merujuk pada Pasal 351 KUHP, tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terhadap mahasiswa dapat dijatuhkan pidana maksimal lima tahun penjara. Hal ini diperparah dengan bentrokan psikis yang terjadi sebelum terjadinya penganiayaan tersebut dimana para mahasiswa diancam dengan perkataan-perkataan dari massa aksi lain yang tidak suka. Sangat mengherankan bahwa aparat kepolisian tidak dapat membubarkan massa aksi yang sebelumnya telah selesai berdemontrasi tersebut.

Lima fungsi Kepolisian yang dimuat dalam Pasal 2 dan Pasal 5 UU Kepolisian seluruhnya bersifat menjaga situasi ketatamasyarakatan. Empat di antaranya ada di taraf preventif, yakni memelihara, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, baru sisanya ada taraf represif, yakni menegakkan hukum dalam kerangka sistem peradilan nasional.

KAMMI memperingatkan Kepolisian untuk bertindak sesuai fungsinya yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Bukan justru secara keliru dan serta merta mengatasnamakan penegakan hukum untuk melakukan tindakan kekerasan, penahanan, dan penyitaan kepada mahasiswa tanpa dasar sama sekali.

Tindakan aparat kepolisian Medan yang keliru itu sebaiknya tidak berlalu begitu saja. Kapolri seharusnya dapat menindak tegas anggota kepolisian yang justru dengan seragamnya telah mencederai hak asasi, hukum, dan keadilan masyarakat.

“Daripada menambah daftar disfungsi Kepolisian, sebaiknya Kapolri menindak tegas anggotanya yang terlibat dalam penganiayaan tersebut, panggil Kapolrestabes Medan. Kalau perlu copot. Serta tegakkan Pasal 351 KUHP kepada para pelaku penganiayaan yang sebenarnya. Hanya dengan begitu, Kepolisian akan kembali membawa arti sebagai aparat negara yang setia pada supremasi hukum negara ini.” Ujar Mira.

Leave a Reply

Close Menu