fbpx

KADO 4 TAHUN JOKOWI, DUKA CITA NAWACITA

KADO 4 TAHUN JOKOWI, DUKA CITA NAWACITA

Genap sudah 4 tahun Pemerintahan Jokowi-JK dalam memimpin sebuah negara yang punya beragam permasalahan. Namun hingga hari ini banyak kebijakan dan keputusan yang diambil dalam periode kekuasaannya belum menjadi solusi atas segala aspek permasalahan bangsa. Empat tahun bukanlah waktu yang sebentar bagi kepala negara yang tega membawa rakyatnya dalam genangan penderitaan.

Tak ada hentinya KAMMI menemukan berbagai macam solusi – solusi aneh yang ditawarkan pemerintah saat ini. Di saat kondisi negara sedang panen raya, Impor pangan merajalela. Di saat Kejahatan terhadap uang negara menggelora, Hukum terasa disandera, serta masih banyak lagi hal-hal yang mengakibatkan perpecahan dan memperlebar jurang kesenjangan sosial di era saat ini. Maka dari itu, KAMMI menyuarakan Lima Keperihatinan Rakyat yaitu:

  1. Hutang Negara

Utang Luar Negeri RI Naik Lagi. Utang luar negeri Indonesia pada akhir Agustus 2018 tercatat sebesar USD 360,7 miliar atau Rp 5.484 triliun (estimasi kurs 15.206 per dolar AS). Utang tersebut terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar USD 181,3 miliar atau Rp 2.756 triliun dan utang swasta termasuk BUMN sebesar USD 179,4 miliar atau Rp 2.727  triliun.  Analisa  Moody’s  dari Bloomberg  pada  Mei 2018  bahwa  Indonesia  dalam kondisi  berbahaya  jika  dilihat  dari  jumlah  utang  luar  negerinya.  Terlebih  lagi  utang pemerintah digunakan untuk membayar utang dan gaji, ini semakin membuktikan bahwa kinerja pemerintahan saat ini cenderung mengalami kemerosotan dalam pengelolaan negara. Rakyat tidak dapat dibohongi dengan angka-angka yang diciptakan oleh pemerintah, tapi rakyat  dapat  merasakan  secara  langsung  efek  dari kebijakan-kebijakan  yang  dilontarkan pemerintah.

  1. Kedaulatan Pangan

Hari-hari  ini  publik  kembali  disuguhi  tontonan  sengkarut  kebijakan impor  beras. Ketidakkompakan birokrasi secara nyata dipertontonkan melalui perseteruan antara Menteri Perdagangan  dan  Kepala  Badan  Urusan  Logistik  (Bulog).   Kemendag  ngotot  impor, sedangkan Bulog menolaknya.

Data  Angka   Ramalan  (ARAM)  I  2018  BPS   yang   menyebut,   produksi  padi diperkirakan meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 83,0 juta. Mengacu data produksi ini, diperkirakan pada  2018 produksi beras mencapai 48 juta ton, sementara kebutuhan beras dalam negeri sekitar 30 hingga 33 juta ton per tahun.  Ini menunjukkan produksi dalam negeri sudah jauh melebihi kebutuhan dalam negeri. Stok beras tidak hanya ada di gudang Bulog, tetapi juga ada di rumah tangga, industri, hotel, restoran, dan katering. Sehingga Indonesia tidak perlu lagi harus Impor Beras, namun fakta yang terjadi Kemendag tetap ngotot dengan kebijakan Impor Beras, ada apa?

  1. Kedaulatan Hukum

Pemerintah saat ini telah gagal paham dalam mengamalkan sila ke-5 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tak adanya satu kasuspun pelanggaran HAM masa lalu yang diselesaikan tuntas selama pemerintaan ini. Pada masa kampanye Pilpres 2014, Jokowi berkomitmen menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran berat HAM masa lalu dan menghapus impunitas.  Komitmen  tersebut  juga  tercantum  dalam  visi,  misi,  dan  program  aksi  yang dikenal dengan sebutan Nawa Cita. Salah satu poin dalam sembilan agenda prioritas Nawa Cita, Jokowi berjanji akan memprioritaskan penyelesaian secara berkeadilan terhadap kasus- kasus pelanggaran HAM pada masa lalu. Kemudian Jokowi juga menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan delapan kasus pelanggaran HAM masa lalu disebutkan pula delapan kasus pelanggaran HAM  masa  lalu  yang  menjadi beban sosial politik.  Kedelapan kasus tersebut adalah kasus kerusuhan Mei 1998, Kasus Trisaksi, Semanggi I, Semanggi II, kasus penghilangan paksa, kasus Talangsari, Tanjung Priuk, dan Tragedi 1965. “Para pelanggar HAM itu telah menyatakan mendukung jokowi. Itulah kenapa kasus-kasus pelanggaran HAM berat hingga kini berakhir dengan nol besar.

  1. Tenaga Kerja Asing

Peraturan Presiden (Perpres) No 20 tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) itu cenderung mempermudah masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia. Padahal, banyak tenaga kerja lokal masih butuh lapangan pekerjaan. Walaupun Pemerintah butuh tenaga kerja asing  untuk  menarik  investasi dan tenaga ahli ke Indonesia,  namun, peraturan itu akan menimbulkan dampak negatif lebih besar. Termasuk keterbatasan kemampuan pemerintah mengawasi. Bisa saja, orang-orang itu diiringi barang-barang ilegal, termasuk narkoba Selain itu, tidak ada jaminan tenaga kerja asing mendongkrak investasi dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja. Padahal, pemerintah juga punya pekerjaan rumah untuk menekan angka pengangguran. Apalagi, jumlah pengangguran masih menjadi persoalan utama. Karena itu, kalau tenaga kerja asing dipermudah masuk, berarti persoalan pengangguran belum terselesaikan.

  1. Narkoba

Badan   Narkotika   Nasional   (BNN)   menyatakan   bahwa   bandar   narkoba   yang tertangkap sampai saat ini baru 20%. Sisanya masih berkeliaran mengoperasikan jejaring peredaran  narkoba  di  semua  golongan  usia  dan  profesi.  Ironisnya,  bandar  yang  sudah dipenjara pun masih bisa mengatur bisnis ilegal dari balik bui.

Sementara jumlah pengedar dan gembong narkoba yang ditangkap masih sangat sedikit. Kerugian negara mencapai puluhan triliun setiap tahunnya. Narkoba juga menyebabkan  kriminalitas,  seks  bebas,  dan  penyebaran  penyakit  seperti  HIV.  Dampak narkoba  ini  begitu  parah.  Seperti  di  Depok  beberapa  pekan  lalu,  seorang  anak  tega membunuh ibunya lantaran tidak diberi uang untuk membeli narkoba. Rata-rata ada sekitar 30 orang meninggal setiap hari karena narkoba. Ini menjadi Pekerjaan Rumah yang serius yang harus diselesaikan oleh Pemerintahan saat ini.

Pemerintah harus membuka mata memasang telinga, kembalilah kepada nilai-nilai Trisakti  dan  Nawa  Cita  seperti  janji  Presiden  Jokowi.  Tegakkan  Supremasi  Hukum, Tegakkan kedaulatan pangan dan ekonomi, Tegakkan kedaulatan Politik, demi kejayaan dan kemajuan Indonesia di masa yang akan datang. Hidup Mahasiswa! Hidup Rakyat Indonesia! Allahu Akbar!

Korlap : Deni Setiadi

Leave a Reply

Close Menu