fbpx

Perempuan KAMMI: Kasus Nuril Hanya Sekelumit Bukti Lemahnya Perlindungan Negara terhadap Perempuan

Perempuan KAMMI: Kasus Nuril Hanya Sekelumit Bukti Lemahnya Perlindungan Negara terhadap Perempuan

Sumber foto: Tribunnews

Semakin maraknya kasus tindak kekerasan dan pelecehan seksual yang dialami oleh perempuan dan anak dewasa ini, baik dalam ranah individu, komunitas maupun Negara, membuktikan bahwa program-program, peraturan, maupun undang-undang yang ada di Indonesia saat ini belum membuahkan hasil positif terhadap pengentasan masalah perempuan dan anak. Dari data Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2018, data kekerasan terhadap perempuan dan anak justru terus meningkat hingga saat ini.

Bidang Perempuan KAMMI sebagai bagian dari organisasi yang menentang segala bentuk kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan dan anak merasa sangat prihatin atas kasus-kasus yang terjadi.

“Kami sangat prihatin dengan kasus-kasus yang menimpa perempuan dan anak Indonesia saat ini, terutama kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang semakin marak terjadi, bahkan menimpa anak yang masih bayi,” ungkap Reviana, Ketua PP KAMMI Bidang Perempuan.

“Ini menunjukkan Negara belum benar-benar bisa hadir untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, sebagai salah satu tujuan adanya negara. Keberadaan organisasi dan gerakan perempuan juga kembali dipertanyakan,” tambah Revi.

Dari kasus Ibu Nuril seorang guru honorer SMKN 7 Mataram bisa dilihat, pelecehan yang terjadi dalam pembicaraan di telepon tersebut terjadi secara verbal akibat relasi kuasa antara korban yang seorang guru honorer dan pelaku sebagai kepala sekolah. Pelecehan secara verbal yang diterima Ibu Baiq Nuril menyita perhatian khalayak ramai karena Ibu Nuril sebagai korban pelecehan yang tidak melapor, saat ini menjadi terdakwa dalam kasus UU ITE yang dilaporkan oleh pelaku pelecehan tersebut karena dianggap telah menyebarkan isi rekaman percakapan pelecehan kasus tersebut. Sementara kasus pelecehannya seolah masih diabaikan. Selain itu juga kasus pelecehan anak Juli 2018 lalu yang menimpa siswi SMK hingga meninggal dunia karena depresi di Bogor yang diantara pelakunya adalah anak-anak juga, ditambah kasus mahasiswi UGM saat KKN dan berbagai kasus lainnya. Belum lagi kasus-kasus yang tidak muncul ke permukaan, karena tidak adanya keberanian korban untuk melapor.

Ancaman kekerasan dan pelecehan pada perempuan dan anak yang semakin meningkat diakibatkan oleh banyak faktor, diantaranya adalah belum efektifnya langkah pencegahan dan upaya edukasi yang menjadi tanggung jawab utama negara, yang kedua adalah belum adanya keberpihakan hukum yang jelas terhadap korban kekerasan atau pelecehan, hal ini ditunjukkan salah satunya dari kasus Ibu Nuril, dan yang ketiga adalah adanya double victim yang diterima oleh korban dari masyarakat yang menyebabkan banyaknya kasus-kasus yang tidak terungkap karena korban tidak mau melapor.

“Kami berharap, kementrian PPPA dan lembaga-lembaga perempuan dan anak lain dapat bersinergi melakukan tindakan preventif maupun kuratif dalam menanggulangi gunung es kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jangan sampai anggaran yang ada di Kemen PPPA paling besar dialokaskan untuk merehabilitasi korban, tetapi tindak dan sosialisasi pencegahan masih dirasa sangat kurang,” tutup Revi.

Selain itu, Bidang Perempuan PP KAMMI mengimbau kepada seluruh jajaran Bidang Perempuan PW/PD KAMMI untuk aktif dan juga bersinergi dengan segala organ yang ada dalam melakukan upaya-upaya prefentif dan kuratif tersebut, serta memasifkan aksi solidaritas untuk medukung perlawanan terhadap segala bentuk kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan, serta memperjuangkan perlindungan hukum untuk korban.

Leave a Reply

Close Menu