fbpx

Kopra dan Potensi Bencana Politik Petahana

Kopra dan Potensi Bencana Politik Petahana

Oleh: Barri Pratama
Wakil Ketua Umum PP KAMMI 17-19

Siapa sangka, Kopra yang merupakan komoditas khas Indonesia Timur, khususnya Maluku tersebut akan dibawa-bawa sampai Jokowi. Mengapa tidak?

Jangankan urusan Kopra yang menyangkut hajat hidup masyarakat banyak di kawasan tersebut, bahkan urusan bayi baru lahir butuh susu pun sangat mungkin akan diadukan di depan Jokowi. Berkaca dari tagar #SaveIbuNuril yang merupakan masalah personal saja bisa direspon langsung Jokowi, begitupun seharusnya terkait masalah Kopra ini. Mari kita dorong langkah konkrit segera diwujudkan Pemerintah.

Kopra merupakan daging buah Kelapa yang dikeringkan, salah satu produk turunan Kelapa yang menjadi andalan masyarakat Maluku tersebut kini mengalami masalah yang tidak kalah pelik. Mengalami penurunan permintaan akibat lesunya ekspor, harga Kopra kini anjlok di tengah-tengah masyarakat hampir sepanjang tahun 2018. Tak tanggung-tanggung, Kopra yang biasa dijual masyarakat dengan harga Rp. 8000 per kilogram, kini hanya laku paling mahal Rp. 3000 per kilogram. Itu pun jika ada yang ambil, diantar ke pabrik pengolahan atau tengkulak sekalipun belum tentu laku.

Akhirnya Maluku Utara memanas. ekses dari masalah tersebut jelas, setidaknya berkali-kali mahasiswa dan masyarakat turun aksi ke jalanan dan pusat-pusat pemerintahan. Bahkan para petani sempat mengboikot penuh ruas jalan trans Tobelo-Galela, Halmahera Utara, Maluku Utara sebagai wujud protes atas anjloknya harga Kopra daerah tersebut. Jalan ditutup dengan bakar-bakaran batang Kelapa, buah Kelapa, serta batang Pisang menghadang para pengendara melintas.

_“Sudah hampir satu tahun, kami menderita. Bahkan anak-anak kami yang kuliah di luar daerah pun terpaksa kembali karena kurangnya biaya pendidikan, makanya terpaksa melakukan aksi ini karena pemerintah hanya berpangku tangan melihat kesengsaraan rakyatnya,”_ Kata Koordinator Petani, Evan, Rabu (21/11) dilansir media republika.co.id.

Solusi Pemerintah Daerah kian tidak dirasa masyarakat, para pendemo pun menilai lemahnya peran Pemerintah dalam menyelamatkan komoditas unggulan daerah tersebut. Selain pemboikotan ruas jalan utama di Maluku Utara, Mahasiswa pun kompak menyuarakan permasalahan ini berkali-kali, bahkan hingga berakhir bentrokan dengan aparat dan menimbulkan korban luka-luka. Ribuan Mahasiswa di Kota Ternate melakukan unjuk rasa yang digelar di jalan depan kampus Universitas Khairun Ternate gabungan elemen gerakan mahasiswa (19/11).

*Potensi Bencana Tak Berkesudahan*
Banyak masalah sektor ekonomi yang harus ditangani Pemerintahan Jokowi dengan cepat, kita berharap pemerintah tidak abai meski masalah tersebut kecil dan sektoral. Kopra hanyalah satu bagian dari masalah ekonomi lokal yang melanda Indonesia Timur khususnya Maluku Utara akibat perang global AS-China dan lemahnya kesiapan dalam negeri yang akhirnya meluap ke permukaan. Aksi besar-besaran masalah Kopra yang akhirnya meluap tersebut akan menjadi bencana “gempa pembuka” sebelum “gempa lokal” lainnya jika tidak ditangani dengan serius. Harga normal Kopra pada kisaran Rp. 8000 per kilogram turun hingga Rp. 2200 – Rp. 3000 per kilogram, maka tengoklah komoditas lain yang tak kalah miris.

Tak kalah miris? Bagaimana nasib petani Karet dan buruh Sawit baik skala kecil maupun industri besar di sepanjang bumi Sumatra dan Kalimantan?

Intervensi Pemerintah terhadap komoditas Sawit dilakukan dengan menurunkan pungutan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) menjadi nol. Serta mendorong kebijakan sektor energi dalam pemanfaatan turunan Sawit berupa kebijakan energi Biodiesel B20. Di luar permasalahan teknis yang tetap perlu disoroti, meski beberapa solusi dalam bentuk kebijakan tersebut sudah dikeluarkan menghadapi permasalahan Sawit semoga hal tersebut menjadi solusi hingga akar rumput sehingga buruh Sawit tetap mampu membiayainya anaknya sekolah.
Jika tidak begitu, saya meyakini bukan bapak-bapak mereka yang minta mereka demonstrasi di jalanan, tapi emak-emaknya dan perintah emak-emak susah ditawar-tawar.

Sayangnya, Pemerintah terkesan pasrah dengan permasalahan Karet dilihat dari _statement_ Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution. Tidak seperti Sawit dimana Pemerintah masih memiliki harapan untuk menyelamatkan merosotnya harga komoditas tersebut dengan beberapa kebijakan, pasrahnya Pemerintah secara terbuka terhadap Karet sangat menyesakkan.

_“Tidak ada instrumen seperti Sawit untuk Karet. Kalau nggak ada instrumen seperti BPDP, ya kita akan menonton saja (harga jatuh),”_ Kata Darmin Nasution dalam konferensi pers di kantornya, Senin (26/11).

Lantas bagaimana dengan nasib komoditas seperti, Kakao, Gula (Tebu), Garam, dan komoditas-komoditas lainnya? Jangan sampai semua komoditas tersebut menjadi bencana tak berkesudahan yang terus disorot apalagi komoditas tersebut merupakan andalan utama di daerahnya. Ditambah dengan momentum politik saat ini, tentu petahana akan kewalahan dengan semua gebrakan tersebut. Sayang sampai saat ini arena Pilpres 2019 masih diselimuti peperangan gimmick recehan kontestasi para kandidat. Tidak ada untungnya bagi akar rumput di ujung barat petani Karet dan ujung timur petani Kopra Indonesia.

*Selamatkan Kopra Segera!*
Pengamat ekonomi dari Universitas Khairun (Ukhair) Ternate, Muhtar Adam mengatakan, Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) harus membeli Kopra petani menyusul anjloknya harga komoditas tersebut saat ini. Menurutnya, kalau petani Kelapa sudah tidak mau mengolah Kopra itu jelas merupakan pertanda buruk karena petani parti tidak lagi memiliki pendapatan untuk menutupi biaya hidup sehari-hari, termasuk biaya pendidikan anak-anaknya.

Masih lanjut oleh Muhtar, Pemprov harus mengalokasikan anggaran untuk membeli Kopra petani dengan harga minimal Rp. 5500 per kilogram, karena harga seperti itu sudah bisa memberi keuntungan kepada petani. Setidaknya menurutnya dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 17 miliar untuk menyelamatkan 231.000 petani di Provinsi Malut.
Tentu intervensi tersebut sangatlah kecil dan mudah dilakukan oleh Pemerintah Maluku Utara dan sebenarnya tidak perlu sampai ke Jokowi. Namun jika tidak ada tindakan Pemerintah daerah tentu masalah ini akan merembet ke Jokowi cepat atau lambat.

Berikutnya tidak sekedar membeli Kopra petani seperti yang disampaikan oleh Akademisi tersebut, Pemerintah Daerah juga harus melakukan pendidikan kepada masyarakat untuk meningkatkan nilai tambah dalam bentuk peningkatan produk turunan melihat banyaknya permintaan global bukan lagi produk mentah seperti Kopra saja. Artinya penyediaan bantuan alat dan mendatangkan investor guna peningkatan industri turunan komoditas Kopra harus diupayakan oleh Pemerintah Daerah tersebut.

Sekali lagi, Pemerintah harus perhatikan harga komoditas tersebut terutama di tingkat petani, karena disana banyak harapan dan janji-janji tak tertunaikan. _“kalau KOPRA pe harga tara nae, torang mau bayar SPP pakai apa?”_ tanya ribuan mahasiswa di depan aparat.

Leave a Reply

Close Menu