fbpx

Perihal Kontra RUU P-KS, KAMMI ini Diskursus soal Hak hak Kesusilaan

Perihal Kontra RUU P-KS, KAMMI ini Diskursus soal Hak hak Kesusilaan

Oleh Mira Fajri,SH
(Direktur Lembaga Kajian Hukum KAMMI)

Selasa, 5 Februari 2019. Saat ini anda sedang mendengarkan Devi, Indra, Heru dari Lembaga Kajian Hukum KAMMI. Ini adalah ulasan kedua kami melalui pesan suara. Ulasan ini berjudul “Perihal Kontra RUU PKS: Diskursus Perlindungan Hak-Hak Kesusilaan”

Merujuk pada sikap yang telah dipublikasikan oleh Bidang Perempuan KAMMI, LKHK mendukung pandangan untuk menolak pengesahan RUU PKS yang sarat dengan nilai liberalisme. Tulisan ini bertujuan memberikan pelurusan terhadap pelurusan miskonsepsi atas pandangan kontra pengesahan RUU PKS.

Beberapa waktu lalu, Tim LKHK hanya bisa terpana saat membaca salah satu argumentasi yang diajukan sebuah akun lembaga studi dan pemantau media ketika mencoba meluruskan miskonsepsi pada gelombang penolakan pengesahan RUU P-KS. Untuk menjelaskan miskonsepsi, “…hubungan seksual yang diatur hanya yang tidak dikehendaki…” dibalas dengan, “…yaitu ketika dalam aktivitas seksual ada pihak yang tidak menghendaki tubuhnya menjadi objek perbuatan seksual.” Penjelasan itu ditambahkan pula dengan kalimat, “RUU-PKS bertujuan untuk mengatur kekerasan seksual, bukan mengatur tindakan asusila.”

Kami pikir, yang dikandung dalam kalimat counter arguments tersebut sama sekali TIDAK mengklarifikasi premis awalan, namun sebaliknya justru mengonfirmasi kebenarannya. Pertama, ungkapan “yang diatur hanya yang tidak dikehendaki” sama dengan “dalam aktivitas seksual ada pihak yang tidak menghendaki”. Artinya, simpulan “boleh melakukan hubungan seks atas dasar suka sama suka” adalah benar adanya. Kedua, menjelaskan bahwa RUU-PKS tidak mengatur tindakan asusila, sama maknanya dengan membenarkan bahwa praktek suka sama suka pada sex bebas adalaah tindakan asusila dan dibenarkan dalam kacamata RUU-PKS, sebab ia bukan bagian dari makna kekerasan seksual sehingga tidak perlu diatur (dibebaskan, tanpa melihat perundang-undangan yang lain). Ketiga, mengeluarkan tindakan asusila dalam ruang lingkup materi RUU-PKS adalah inti dari silang argumentasi yang terjadi, walaupun justru dikonfirmasi.

Kami berpandangan bahwa secara sederhana pelurusan miskonsepsi tersebut hanya berupa ekspresi, “Iya, memang ruang lingkup yang demikian memang tidak diatur dan menurut kami memang tidak perlu diatur.” Mengecewakan sekali, Saudara.

Mengapa silang pendapat mengenai ruang lingkup RUU PKS justru tidak dikonstatir secara terbuka? Kami pikir, sebab kontra argumentasi yang diajukan pihak pegiat pandangan kontra sangat berdasar. Bahwa tidak adanya pengaturan mengenai hal tersebut berasal dari Naskah Akademik yang memuat dasar pemikiran yang tidak mengindahkan pertimbangan moral dan agama sama sekali. Naskah Akademik RUU PKS memuat dasar perumusan teoritis yang salah satunya berpokok pada pemahaman bahwa perkembangan hukum Indonesia memiliki karakter positivis dan utilitarianisme. Sebagai kelanjutan dari pembahasan mengenai perkembangan hukum di Indonesia tersebut, Naskah Akademik mengedepankan pemikiran hukum kritis terutama pada derivat feminist legal theory. Selain itu, sub bab dasar pemikiran filosofis yang berdasarkan Pancasila, khususnya Sila Kedua yang berbunyi “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” ditarik dan dipersempit ke arah kewajiban negara untuk melindungi warga negara dari kekerasan seksual. Padahal, makna adil dan adab dalam konteks kemanusiaan punya makna yang lebih dalam daripada kekerasan seksual yang tidak menjangkau materi kejahatan seksual yang juga berbahaya bagi kemanusiaan.

Lalu, mengapa materi kejahatan seksual harus masuk ke dalam ruang lingkup RUU-PKS?

Pertama, materi yang dikandung dalam RUU-PKS sangat masuk akal untuk menjadi dokumen kebijakan hukum yang signifikan dalam satu aspek kemanusiaan yang sama yakni perlindungan hak-hak kesusilaan. Sehingga pembahasan tentang ruang lingkup materinya tidak dapat disamakan dengan ruang lingkup pada UU Tipikor yang meniadakan pengaturan perbuatan korupsi di sektor swasta ke dalam UU Tindak Pidana Pencucian Uang yang memang ekosistem penegakan hukumnya dapat diidentifikasi secara berbeda. Kejahatan seksual dan kekerasan seksual sama-sama bicara tentang pelanggaran martabat kemanusiaan yang dilanggar dengan perbuatan seksualitas tertentu. Sehingga persoalan ini tidak hanya berdampak pada korban tapi pada tingkat keadaban masyarakat, sebagaimana yang digariskan dalam Sila Kedua Pancasila.

Kedua, RUU-PKS sebagaimana dijelaskan melalui dokumen “Kekhususan RUU PKS” yang diterbitkan dan disusun oleh Komnas Perempuan, Forum Pengada Layanan dan Tim Ahli Dewan Perwakilan Daerah RI, menempatkan diri sebagai pidana khusus terhadap KUHP, KUHAP, UU Pengadilan HAM, UU PKDRT, UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO), UU Pornografi, UU Perlindungan Anak, perlindungan saksi dan korban, uu perkawinan. Implikasi dari hal ini adalah penerapan RUU PKS mengesampingkan UU lainnya. Misalnya kasus pelacuran yang melibatkan seorang artis beberapa waktu lalu, diancam dengan UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai pidana khusus dari KUHP, penyampingan ini berakibat pada penyampingan untuk dapat memidanakan pelaku pelacuran. Muatan yang demikian dimuat pula dalam RUU PKS ini. Pengaturan demikian ditemukan dalam Tindak Pidana pemaksaan pelacuran yang hanya memidanakan pihak-pihak yang mendorong pelacuran. Sementara Pelacur yang dalam hal ini berstatus sebagai korban serta-merta tidak dapat dipidana.

Ketiga, kekerasan seksual tidak secara menyeluruh dapat menyelesaikan persoalan perlindungan hak-hak kesusilaan masyarakat Indonesia. Unsur “paksaan” dalam rumusan kekerasan seksual sangat tidak dapat dijadikan batu uji. “Siapapun yang merasa terpaksa (tidak ingin) apapun konteksnya, maka dia dapat menjadi korban”. Unsur ini sangat tidak relevan dengan konteks politik hukum pidana yang juga menimbang sifat kesalahan dan tingkat kerusakan. Siapa korban dalam “paksaan” yang dimaksud dalam makna kekerasan seksual? Bisa jadi siapa saja sekalipun memiliki unsur kesalahan yang disengaja dan menimbulkan tingkat kerusakan yang besar. Dengan demikian politik hukum kekerasan seksual yang tidak mencakup kejahatan seksual tidak relevan dengan konteks pencegahan. Karena terlalu bertumpu pada ketidakjelasan definisi korban yang disebabkan unsur paksaan, padahal ada hak kesusilaan masyarakat terlanggar.

Pandangan yang juga dapat kami sampaikan menanggapi tentang dialogika public yang terjadi, ada beberapa poin.

1. Kami sepakat bahwa negara punya kewajiban untuk menegakkan keadilan bagi perbuatan kejahatan seksual dan kekerasan seksual. Sebab perbuatan semacam itu memang punya dampak yang sangat berat bagi korban, bagi keluarga, dan bagi tatanan kemasyarakatan.

Jadi sekalipun hanya satu saja kasus pemerkosaan misalnya yang terjadi, tetap harus menjadi prioritas penegakan hukum baik di taraf perumusan normative dan selanjutnya.

2. Kami sepakat bahwa saat ini sistem hukum kita belum memuat dasar penormaan yang cukup untuk menanggulangi persoalan pelanggaraan hak kesusilaan seseorang ini.

3. Frase “Kejahatan Kesusilaan” lebih tepat untuk dapat menggantikan makna “Kekerasan Seksual”. Ada problem perumusan normatif dalam frase “kekerasan seksual” yaitu di unsur objektifnya, unsur sifat kesalahan, unsur persyaratan kesalahan (multitafsir).

4. RUU PKS yang sekarang ada di meja rapat DPR berpotensi melegalkan perbuatan asusila suka sama suka dan mengkriminalisasi perbuatan kesusilaan.

5. RUU PKS ini perlu ditarik kembali pembahasannya dan diperbaiki secara mendasar, sebab masih bermasalah di taraf harmonisasi dan sinkronisasi.

Di taraf sinkronisasi, konsiderans dasar hukumnya (Mengingat) sangat minim, yakni hanya merujuk pada Pasal 20 dan Pasal 21 UUD N RI 1945. Hal ini membuat pembacaan dasar hukum dalam muatan pengaturannya menjadi lemah dan tidak sesuai dengan arsitektur hukum yang saat ini sudah kita miliki. Di taraf harmonisasi, dalam naskah akademiknya dikatakan bahwa norma hukum pidana yang dimuat di dalamnya adalah lex specialis dari berbagai UU yang sudah ada. Tapi pembekasan itu tidak dimunculkan secara sempurna dan tidak terbuka.

6. Perbaikan tersebut secara substantif seharusnya juga untuk membangun arsitektur hukum yang solid dalam perlindungan hak-hak kesusilaan yang berbasiskan ketahanan keluarga. Sebaiknya Nama RUU diganti menjadi RUU tentang Perlindungan Hak-Hak Kesusilaan.

Latar belakang dari penyusunan RUU adalah untuk menanggulangi kasus-kasus kekerasan seksual dan kejahatan seksual. Penanggulangan ini berpokok pada perlindungan hak-hak Korban, pemidanaan yang tepat bagi Pelaku, dan aspek pendidikan masyarakat. Kami memandang bahwa frase “perlindungan hak-hak kesusilaan” adalah frase yang dapat mencakup ketiga ruang lingkup pengaturan tersebut, yakni penanggulangan nilai kesusilaan dari aspek Korban, Pelaku, dan masyarakat umum.

Seluruh materi di dalam Kritik ini hanya sebatas menyangkut argumentasi yang disampaikan dan tersampaikan di dalam bahan yang dapat kami akses, bukan yang di dalam hatinya (eaaa). Sebab kami menyadari bahwa ada banyak kata di balik yang tidak terkata-katakan.

Selalu nantikan pandangan kami selanjutnya dalam isu ini. Serta hubungi kami dengan cara mengirim komentar dan tanggapan anda melalui direct message ke akun Instagram LKHK di @lkhk.id.
Kami tunggu.
Terima kasih.
Wassalamu’alaykum wr wb.

Catatan:
Saat ini, dalam pengkajian tentang RUU P-KS, Lembaga Kajian Hukum KAMMI memiliki bahan yang terdiri atas dokumen-dokumen sebagai berikut:
1. DIM AILA RDPU 1 Februari 2018,
2. Kekhusuan RUU P-KS yang disusun Komnas Perempuan, Forum Pengada Layanan dan Tim Ahli Dewan Perwakilan Daerah RI yang disponsori program MAMPU. Sebagian besar isi mengacu pada Naskah Akademik RUU P-KS per Agustus 2016,
3. Naskah Akademik RUU P-KS yang diterbitkan bulan Desember 2017 oleh Komisi Perempuan dan Forum Pengada Layanan,
4. Naskah RUU P-KS: RJ2-20170201-043128-3029,
5. Naskah RUU P-KS: RUU Penghapusan Kekerasan Seksual FINAL 31012017, dan
6. Naskah RUU P-KS oleh DPR per 6 April 2017.

Leave a Reply

Close Menu