fbpx

Kualitas Pendidikan Tidak Merata, PP KAMMI Menilai Kebijakan Sistem Zonasi Tidak Tepat

Kualitas Pendidikan Tidak Merata, PP KAMMI Menilai Kebijakan Sistem Zonasi Tidak Tepat

KAMMI.id – Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) menyoroti kesemrawutan dalam proses implementasi sistem zonasi, terutama pada penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di berbagai daerah. Ketua PP KAMMI Bidang Humas, Rijal Muharram, menyampaikan bahwa permasalahan ini perlu diselesaikan secara serius mengingat pendidikan merupakan dimensi prioritas yang diamanatkan oleh Undang-undang Dasar (UUD) 1945.

“Seharusnya, dengan alokasi anggaran yang ada pemerintah mampu menyelenggarakan proses pendidikan yang semakin baik. kesemrawutan yang terjadi menunjukkan pemerintah tidak memahami kondisi di lapangan dan terkesan terburu-buru dalam menerapkan Permendikbud No. 14 tahun 2018.” Ujar Rijal Muharram, Kamis (20/6) siang.

“Selain itu, muncul indikasi dalam proses sosialisasi yang tidak memadai yang terlihat dari munculnya permasalahan di beberapa daerah. Ada sekitar 11.500 SMA/SMK Negeri di Seluruh Indonesia yang melaksanakan PPDB di tahun ini dan penerapan sistem zonasi untuk hal tersebut perlu dihentikan. Jika alasan sistem zonasi adalah pemerataan, maka yang seharusnya perlu di prioritaskan adalah kualitas penyelenggara pendidikan.” tambahnya.

Rijal menambahkan bahwa selama kualitas pendidikan belum merata, kebijakan sistem zonasi tidak tepat untuk diimplementasikan. Selain itu, pemahaman pemerintah mengenai sekolah favorit salah kaprah. Alih-alih ditiadakan, Sekolah favorit seharusnya bagus untuk dijadikan benchmarking bagi sekolah di sekitarnya, Bila masih ada ketimpangan, tugas pemerintah untuk segera memberikan pendampingan bagi guru maupun pengembangan fasilitas pembelajaran bagi sekolah yang dianggap ‘belum favorit’.

“Setiap sekolah biasanya memiliki keunggulan khas yang tidak dimiliki oleh sekolah lain. Kebebasan masyarakat untuk memilih dan mendapatkan pendidikan yang layak pun sudah dijamin undang-undang. Secara prinsip, pemerintah yang perlu untuk mengindahkan non-excludable maupun non-rivarly dalam penyelenggaraannya. Jangan sampai orangtua maupun siswa yang akhirnya terdampak.” pungkas Rijal.

Leave a Reply

Close Menu