fbpx

SPEKTRUM POLITIK MILLENNIAL

SPEKTRUM POLITIK MILLENNIAL

(Rais Kaharuddin)

Fakta bahwa ada 19,5% dari kaum millennial yang menginginkan Indonesia menjadi negara khilafah adalah sesuatu yang mencengangkan. Hal ini diungkapkan oleh IDN Times dalam  Indonesia Millennial Report 2019  yang dirilis beberapa bulan lalu. Sedangkan 81,5% lainnya masih meyakini NKRI sebagai sistem bernegara.

Tentu saja hal ini sesuatu yang perlu kita cari presedennya segera. Sebab ini bisa sangat mempengaruhi masa depan politik Indonesia, apalagi mengingat Badan Pusat Statistik (BPS) yang memproyeksikan generasi Millennial akan menjadi generasi mayoritas dalam struktur demografi di Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia selama beberapa tahun mendatang terus meningkat, yaitu dari 265 juta pada tahun 2018 menjadi 282 juta pada tahun 2024 dan mencapai 317 juta pada tahun 2045.

Native Democracy
Jika ingatan kita tidak berkhianat, kita ingat bahwa generasi millennial ini lahir dan tumbuh hanya dengan satu sistem negara, demokrasi. Kaum millennial tidak mengalami masa dimana pers dibungkam, masyarakat yang hidup dalam ketakutan dan politik hanya menjadi pesta bagi penguasa. Millennial juga tidak menyaksikan bagaimana Hitler runtuh pada pertempuran Berlin dan juga tidak mengetahui bagaimana drama runtuhnya Uni Soviet.

Secara umum, generasi millennial memang tidak memiliki ikatan emosional atau referensi kehidupan dengan sistem negara apapun selain demokrasi. Ikatan secara pikiran mungkin iya, hanya sebagai pengetahuan umum ketika duduk di bangku sekolah. Sebab memperjuangkan demokrasi dan mencapainya dilakukan oleh generasi sebelum mereka (yang lahir tahun 60-an atau 70-an). Oleh sebab itu millennial menganggap bahwa demokrasi ini sebagai  given , bukan pencapaian.

Kelahiran generasi millennial memang bisa dibilang bersamaan dengan terjadinya 4 ledakan sekaligus, yaitu ledakan demokrasi, ekonomi, globalisasi dan teknologi. Semua ledakan ini terjadi pada dekade dimana kelahiran kaum millennial sedang berlangsung. Setelah dewasa, millennial hanya menyaksikan kebebasan dimana-mana, pemilihan umum yang dihelat setiap 5 tahun sekali, iklan politik dan media bebas mereka konsumsi.

Society First!
Hari ini, 94,4% millennial telah terhubung dengan internet  (well connected)  dan dunia luar. Kekuatan generasi ini ada pada aksesnya terhadap dunia digital dan internet. Sosial media seperti Facebook, Twitter dan Instagram menghubungkan mereka dengan lingkungan sosial baru. Sedangkan mesin pencari Google menghubungkan mereka dengan pengetahuan. Itulah kenapa menurut saya Millennial ini memiliki pengetahuan yang amat parsial. Mereka mengetahui banyak hal, tapi tidak benar-benar paham secara mendalam suatu persoalan.

Kekuatan lainnya adalah kecepatan sharing yang tinggi. Ini karena kebutuhan Millennial akan apresiasi dan aktualisasi diri yang cukup tinggi. Persis seperti teori hierarki kebutuhan manusia yang dibuat oleh Abraham Maslow. Penetrasi media sosial membuat apresiasi menjadi cepat dan sederhana dalam bentuk  like, share  atau  subscribe . Ini tentu saja membuat generasi millennial berlomba-lomba untuk eksis di media sosial, baik dengan memberitahu informasi terbaru maupun foto terbaru dirinya.

Tentu saja semua hal diatas tersebut adalah hasil positif dari pencapaian generasi sebelumnya dengan perjuangan demokrasi. Pada masa orde lama, ada demokrasi tapi belum ada kesejahteraan. Lalu datang orde baru yang memandang bahwa agar mencapai kesejahteraan, demokrasi harus direduksi, hasilnya sistem negara beralih diam-diam kearah otoriter, masyarakat dibungkam. Sejak reformasi, ada slogan underground yang dipegang teguh juga oleh millennial secara primordial,  society first!.  Yaitu dengan menguatkan peran-peran  civil society  sambil menjaga keseimbangannya dengan kesejahteraan.

Bagi millennial agama memberi orientasi hidup, menjadi sumber moral sementara pengetahuan memberi mereka kapasitas dan sumber produktivitas. Kesejahteraan adalah output dari kedua hal tersebut yang berfungsi sebagai pembentuk kualitas hidup secara keseluruhan. Itulah kenapa misalnya isu polwan boleh memakai jilbab bukan lagi isu perintah agama, tapi itu menjadi persoalan  human right .

Millennial Indonesia berbeda dengan generasi sebelumnya. Dinamika politik reformasi serta merebaknya jaringan digital, cukup banyak menpengaruhi karakter Millennial saat ini. Termasuk nanti mempengaruhi pandangannya soal sistem negara. Jika berdasarkan uraian diatas, mestinya tidak ada millennial yang memikirkan bahkan mengunggulkan sistem negara lain selain demokrasi. Tapi itu menjadi mungkin mengingat ledakan globalisasi dan teknologi yang datang bersamaan tersebut.

Bonus demografi Millennial, tentunya akan berdampak signifikan pada wajah Indonesia ke depan. Millennial memiliki modal yang kuat untuk menggerakkan peradaban Indonesia di masa depan. Membuka kesempatan yang luas untuk millennial agar partisipatif dalam politik praktis tentu saja akan membawa angin segar bagi masa depan politik Indonesia. Sebab dengan begitu eksplorasi mereka tentang kenegaraan berlangsung.

Selain itu juga, Indonesia harus menjadi negara berpendapatan tinggi sebelum bonus demografi ini berakhir. Ada harapan positif perihal ini, sebab geliat millennial berwirausaha juga cukup tinggi. Hasil survei menunjukkan bahwa 69,1% millennial berminat untuk membuka usaha, artinya ada 7 dari 10 millennial memiliki jiwa  entrepreneurship.

Geliat berwirausaha dan terbukanya peluang kontribusi dalam politik adalah PR besar generasi millennial. Ini taruhan yang sungguh berat. Oleh karena itu, kita harus bergerak, sekarang.

 

Leave a Reply

Close Menu