fbpx

PP KAMMI : Negara Diskriminatif Dalam Kasus Pencoretan CPNS Difabel Kabupaten Solok Selatan

PP KAMMI : Negara Diskriminatif Dalam Kasus Pencoretan CPNS Difabel Kabupaten Solok Selatan

Jakarta, KAMMI.id – Kejadian perlakuan diskriminatif terhadap warga negara Indonesia yang menyandang difabilitas kembali mencoreng wajah negara Indonesia. Drg Romi Syofpa Ismael gagal menjadi CPNS di Solok Selatan, Sumatea Barat karena disabilitas. Bupati Solok Selatan dalam pengumumannya nomor 800/40/IX/BKPSDM/BUP-/2018 menyatakan Drg Romi Syofpa Ismael tidak sehat secara jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Tindakan pemerintah daerah Solok Selatan menghancurkan semangat, kerja dari berbagai pihak yang berjuang untuk memberikan kesetaraan bagi penyandang disabilitas, salah satunya dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesi (KAMMI).

KAMMI menurut Aza El Munadiyan, Wakil Ketua Umum PP KAMMI menyatakan bahwa selama ini KAMMI terus menyuarakan tentang perjuangan kaum marjinal, keseteraan gender, minoritas dan difabel.

” Perjuangan dalam membela kaum minoritas seringkali dihambat oleh kebijakan negara yang diskriminatif. Belum selesai kasus Baiq Nuril kini mencuat kembali kasus drg Romi yang dibatalkan status CPNS-nya gara-gara dianggap tidak sehat jasmani dan rohani,” jelas Aza.

“Negara ini seakan selalu saja menerapkan banyak standar yang tidak jelas. Dalam kasus drg Romi jelas bahwa dalam Surat keterangan kesehatan Nomor 400/089/TU-Umum/SKK/I/RS-2019 yang ditandatangani Ketua Tim Pemeriksa Kesehatan RSUD Solok Selatan Deni Arisanti, Romi Syofpa Ismael yang biasa bekerja sebagai karyawan honorer dinyatakan sehat dengan catatan kedua lengan normal dan ditemukan kelemahan otot kedua tunkai. Selain itu, Kepala Dinas Kesehatan Solok Selatan Novirman dalam keterangan tertulisnya juga menyatakan selama dalam pengabdian, Romi Syofpa Ismael juga mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Tenaga Fungsional Dokter Gigi pada Unit Kerja/Layanan/Pusat Kesehatan Masyarakat/Primer. Maka alasan bahwa tidak sesuai dengan formasi adalah alasan mengada-ada dan diskriminatif. Seharusnya Pemkab Solok patut berbangga bahwa dengan keterbatasan fisik namun tidak mengganggu aktivitas pekerjaan drg Romi mampu menjadi yang terbaik berkaca dari hasil test,” jelas Aza.

” Alasan bahwa seharusnya drg Romi mendaftar pada lowongan untuk difabel merupakan bentuk diskriminasi nyata dan penegasan bahwa kaum difabel tidak bisa bersaing dengan manusia normal lainnya. Lebih mirisnya drg Romi mengalami lemah tungkai setelah proses berjuang antara hidup dan mati dalam melahirkan anaknya. Artinya drg Romi tidak mengalami difabel semenjak lahir. Fakta ini menambah miris dan menyakitkan banyak pihak khususnya ibu-ibu dan penyandang difabel” ujar Aza.

Menanggapi kasus ini, PP KAMMI mendesak Pemkab Solok Selatan, Pemrov Sumatera Barat, Menteri Tenaga Kerja dan Presiden menganulir keputusan pembatalan CPNS drg Romi Syofpa kemudian mendorong pemerintah pusat hingga daerah untuk tidak diskriminatif kepada kaum difabel.

Leave a Reply

Close Menu