fbpx

Kasus HAM Indonesia Sampai Kongres AS, PP KAMMI Sebut Menkumham Gagal Menjalankan Tugasnya

Kasus HAM Indonesia Sampai Kongres AS, PP KAMMI Sebut Menkumham Gagal Menjalankan Tugasnya

Jakarta, KAMMI.id – Amnesty International Indonesia membawa kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan ke hadapan Kongres Amerika Serikat (AS). Laporan Amnesty International Indonesia menunjukan bahwa warga negara Indonesia dan lembaga Internasional di Indonesia sudah tidak memiliki harapan kepada pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo pernyataan ini disampaikan oleh Aza El Munadiyan, Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI).

” Kasus penyiraman air keras kepasa Novel Baswedan yang dibawa ke Kongres Amerika Serikat mencoreng muka pemerintah Indonesia sekaligus menunjukan bahwa pemerintahan Presiden Jokowi gagal melindungi rakyatnya. Pemerintah juga gagal dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi yang digembor-gemborkan selama ini,” kata Aza.

“Kasus Novel Baswedan menambah panjang daftar kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Mulai kasus G-30 S PKI, kasus Tanjung Priok, kasus Talangsari, kasus penculikan dan pembunuhan aktivis reformasi, sampai yang terbaru kasus kerusuhan 21-22 Mei 2019. Berbagai kasus yang tidak jelas nasibnya menunjukan bahwa hukum di Indonesia belum bisa ditegakan,” papar Aza lebih lanjut.

Menurut Aza, belum terselesaikannya berbagai kasus HAM di Indonesia akibat penegakan hukum dicampuradukan dengan politik.

” Hukum di Indonesia itu memiliki karakter tajam ke bawah dan tumpul keatas. Sehingga ketika kasus bersinggungan dengan elit politik yang memiliki kekuasaan maka saling sandera antar elit terjadi. Akibatnya Partai politik dan elit politik berusaha mengamankan kursi-kursi penting dalam penegakan hukum seperti Polri dan Kejaksaan Agung. Maka tak heran Jaksa Agung dan Menkumham merupakan orang partai. Maka dari itu hukum menjadi tumpul jika mengarah ke teman dan golongan,” jelas Aza.

Mengamati fenomena-fenomena hukum di Indonesia tersebut, PP KAMMI menyatakan sikapnya.

” PP KAMMI menyatakan pertama, Pemerintah Jokowi-JK gagal melindungi rakyat dan gagal menegakan hukum dan HAM. Kedua, PP KAMMI mengultimatum pemerintahan Presiden Jokowi-Ma’ruf Amin mendatang untuk memilih Jaksa Agung dan Menkumham berasal dari kalangan profesional independen bukan orang partai. Ketiga, menyatakan bahwa Menkumham Yasonna Laoly telah gagal sebagai menteri yang pro penegakan hukum dan HAM sehingga tidak layak untuk kembali dipilih menjadi Menkumham periode 2019-2020. Keempat, KAMMI akan terus menjadi oposisi pemerintah bahkan ketika tidak ada lagi partai yang beroposisi, KAMMI bersama rakyat menjadi kelompok oposisi rakyat,” tutup Aza.

KAMMI merupakan gerakan mahasiswa yang lahir sebelum reformasi bergulir. KAMMI mengambil peran strategis dalam proses reformasi Indonesia tahun 1998 sebagai kelompok pendobrak kekuasaan.

Leave a Reply

Close Menu