fbpx

PP KAMMI : Revisi UU KUHP Pasal Penghinaan Terhadap Presiden Jadi Kemunduran Demokrasi Indonesia

PP KAMMI : Revisi UU KUHP Pasal Penghinaan Terhadap Presiden Jadi Kemunduran Demokrasi Indonesia

Jakarta. Kabar buruk kembali hadir dalam demokrasi Indonesia dimana rencana revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana akan kembali mengaktifkan pasal penghinaan terhadap presiden. Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, Aza El Munadiyan melalui pernyataan tertulis menyatakan bahwa rencana revisi UU KUHP pasal penghinaan terhadap presiden jadi kemunduran demokrasi Indonesia.

” Pasal penghinaan yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2006 dinilai bertentangan dengan semangat demokrasi. Maka rencana pengaktifan kembali pasal penghinaan merupakan langkah mundur demokrasi,” papar Aza.

” Pasal penghinaan Presiden akan menambah daftar pasal karet untuk membungkam sikap kritis dan menjadi senjata bagi penguasa untuk memberhangus lawan-lawan politik. Pasal penghinaan Presiden tidak jelas standar baku mengenai hal-hal yang dianggap menghina sehingga berbagai macam perbuatan selama dirasa bertentangan dengan kedudukan presiden dapat dianggap sebagai penghinaan. Catatan sejarah pada Pemilu 2019 menunjukan bahwa pasal karet UU ITE membuat penegakan hukum Indonesia tajam kepada lawan dan tumpul kepada kawan pendukung pemerintah,” jelas Aza lebih lanjut.

Aza kemudian menambahkan bahwa pasal penghinaan Presiden melanggar HAM, UUD 1945 dan UU

” Pasal penghinaan presiden melanggar hak asasi manusia, padahal negara menjamin hak dalam menyampaikan pendapat di muka umum dalam pasal 28 UUD 1945. Diperjelas dengan UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Untuk itu, PP KAMMI menolak mengenai pengaktifan kembali pasal tentang penghinaan Presiden. Apabila tetap disahkan DPR RI, sehari setelah penetapan maka PP KAMMI akan mengajukan judicial review ke MK,” ujar laki-laki lulusan UGM ini.

” KAMMI sebagai organisasi mahasiswa yang lahir ketika reformasi, akan berjuang untuk terus menjaga dan mewujudkan tujuan reformasi yaitu tegaknya demokrasi di Indonesia,” tutup Aza.

Leave a Reply

Close Menu