fbpx

Mendadak Pindahkan Ibukota, Moral Hazard Jokowi!

Mendadak Pindahkan Ibukota, Moral Hazard Jokowi!

Terkesan serampangan, tiba-tiba, tanpa perencanaan, mendadak, terlalu memaksakan, paska kembali sah terpilih Jokowi lantas mengutarakan gagasannya memindahkan Ibu Kota Negara di media-media. Viral. Meminta ijin di depan khalayak Sidang Tahunan di atas mimbar, ide ini lantas menjadi sorotan utama, mengaburkan sorotan-sorotan penting lainnya. Tepuk tangan bergerumuh. Aneh. Apa landasan hukum dan konstitusinya sudah disiapkan hingga tepuk tangan begitu riuh ramai terpukau silau atas penampilan pidato Jokowi? Kemudian hening semua mulai berfikir. Bertanya lagi, dasar hukumnya sudah siap kah?

Alasan saat itu, pemerataan ekonomi. “ini demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi,” disampaikan Jokowi.

Ironis. Di tengah-tengah kecamuk perang dagang global, kondisi ekonomi yang sedang sekarat, lilitan hutang, permasalahan-permasalahan ekonomi yang membelenggu berbagai aspek dan lembaga negara setingkat BUMN dan sebagainya, ditambah dalam bayang-bayang resesi yang terus menggelayuti. Jokowi mengusulkan ide diluar visi misi kampanye 2019, yaitu pemindahan Ibu Kota Negara yang diperkirakan akan menghabiskan Rp.500 Triliun. Ini Moral Hazard Jokowi. Belum lagi konflik Papua yang kini mencekam pun terabaikan oleh ambisi “pindah Ibu Kota Negara” Jokowi sibuk berkemas. Diam.

Ternyata publik tak diam diri, mereka pun turut bertanya. Rencana Jokowi yang sempat tidak jelas dimana letak Ibu Kota Negara yang baru (antara Kalimantan Tengah, Timur, atau Selatan) mulai dipertanyakan rancangan, kajian, dan analisa yang dikatakan mendetail itu. Ketidakjelasan tersebut bahkan terkonfirmasi dari dalam kabinet sendiri, Sofyan Djalil Menteri ATR yang keceplosan ngomong letak Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur dan diralatnya sendiri, meski pun akhirnya Kalimantan Timur.

Apakah dengan memindahkan Ibu Kota Negara permasalahan ekonomi yang tidak mudah ini akan kemudian dapat diatasi dengan mudah? Tentunya dengan alasan kehadiran investor atau justru pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur kelak, menjadi beban berat bagi generasi berikutnya, generasi saya, generasi milenial. Jika memang tidak membebankan APBN selayaknya dalil Jokowi, lantas skema apa yang digunakan untuk membangun perkantoran kementerian dan lembaga negara disana? Tukar guling? Ya, mungkin singkat kata demikian, meski dijelaskan dengan berbagai macam bahasa, publik menerjemahkan dengan mudah menggunakan istilah “Tukar Guling”.

Gedung perkantoran kementerian dan lembaga negara di Jakarta di privatisasi, sebagai gantinya pihak swasta membangun gedung-gedung perkantoran di Kalimantan Timur. Adil kan? Ya, untuk amannya kasih sedikit peran BUMN dalam pembangunan tersebut. Sah?

Amankah skema demikian? Silahkan dikaji. Lagian apa yang tidak aman, jangan berat-berat dipikir, semua juga akan ditinggal mati kan? Sepertinya kita harus ikut pembawaan Jokowi yang tetap santai dengan segala sesuatu yang terjadi, jangan pusing dengan masalah Papua, itu akan selesai jika Ibu Kota Negara pindah ke Kalimantan Timur. Tidak Percaya?

Sembari menunggu Ibu Kota baru jadi, mari kita nikmati Gubernur-Gubernur yang sedang meniru langkah Jokowi dengan memindahkan Ibu Kota Provinsi, Walikota Bupati juga jangan mau kalah. Kalau ditanya apa payung hukumnya, jawab saja sudah dikaji dan dianalisa dengan sangat mendetail dan mendalam. Dan jika Ibu Kota Negara sudah pindah, mari kita dukung Ruang Terbuka Hijau di Jakarta bertambah. Selamat Menikmati.

Oleh: Barri Pratama
Wakil Ketua Umum PP KAMMI 2017-2019

Sumber foto : www.tribunnews.com

Leave a Reply

Close Menu