fbpx

Bedah RUU : KAMMI Daerah Bangka Belitung datangkan Dekan Fakultas Hukum dan Akademisi Hukum Universitas Bangka Belitung

Bedah RUU : KAMMI Daerah Bangka Belitung datangkan Dekan Fakultas Hukum dan Akademisi Hukum Universitas Bangka Belitung

Sekretariat KAMMI Daerah Bangka Belitung, Pangkalpinang – KAMMI Daerah Bangka Belitung kembali mengadakan kegiatan pencerdasan bagi kader maupun masyarakat, yang mana kali ini mereka sukses melaksanakan Bedah RUU yang belakangan ini viral ditengah masyarakat. Total Ada dua Peraturan Perundang-undangan yang dibedah, yaitu RUU KUHP & UU KPK. Kegiatan ini dilaksanakan di sekretariat KAMMI Daerah Bangka Belitung (09/10/2019).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh sekitar 25 orang, yang terdiri dari kader KAMMI & lintas organisasi kepemudaan karena acara tersebut bersifat terbuka & undangan bagi para organisasi kepemudaan yang ada di pulau bangka. Narasumber yang diundang untuk bedah RUU ini berasal dari kalangan civitas akedemika kampus, yang mana dihadiri & dibedah langsung oleh Dekan Fakultas Hukum & Dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, yaitu Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H. & Ndaru Satrio, S.H., M.H.

Dr. Dwi Haryadi sendiri disini bertugas untuk membedah RUU KUHP, sedangkan Ndaru Satrio bertugas untuk membedah UU KPK. Dalam penyampaiannya Dwi Haryadi menegaskan bahwasannya apa yang sedang viral belakangan ini ditengah masyarakat terkait pro kontra RUU KUHP tidak sepenuhnya benar. Hal tersebut sangat bertolak belakang dengan apa yang dimaksud dengan RUU KUHP tersebut. Banyak kata-kata yang dipotong-dipotong/dicomot & penafsiran yang berlebihan mengenai maksud kandungan dari isi pasal-pasal tersebut. Oleh karena itu sudah seharusnya bagi masyarakat umum agar tidak langsung mempercayai apa yang beredar diluar sana, ada baiknya kita membuka terlebih dahulu RUU tersebut & memahaminya dengan benar agar tidak terjadi kesalahpahaman.

Sedangkan, berkaitan dengan UU KPK, Ndaru Satrio mengatakan ada beberapa poin-poin krusial dalam UU tersebut. Poin-poin dimaksud adalah sebagai berikut; (1) Pegawai KPK tidak lagi independen, status pegawai tetap akan berubah. (2) KPK perlu meminta izin kepada dewan pengawas dalam melakukan penyadapan maupun, penyitaan penggeledahan. (3) Penyelidik tidak independen. (4) Penyidik tidak independen. (5) Penuntutan KPK tidak lagi independen karena harus berkoordinasi dengan kejaksaan agung. (6) Hilangnya kriteria penanganan kasus yang meresahkan publik. (7) Serta KPK berwenang menghentikan penyidikan dan penuntutan.

“dua pekan yang lalu kita saksikan arus demonstrasi dari kalangan mahasiswa yang hampir merata terjadi seluruh provinsi di Indonesia, ini adalah bentuk kegelisahan dari ketidakpastian yang dipertontonkan elit pemerintahan dihadapan publik sehingga kalangan mahasiswa mengambil sikap untuk turun aksi, salah satu tuntutannya yaitu menolak revisi RUU KPK & KUHP. Tidak begitu dengan KAMMI yang absen dari barisan demonstrasi, saya selaku pimpinan organisasi belum mengkaji pasal pasal yang dianggap krusial, sehingga kita juga tidak mau terjebak dalam arus dan menghilangkan budaya diskusi kaum intelek. Agenda ini adalah jawaban dari kegelisahan tersebut, agar mahasiswa dan gerakan mahasiswa kembali menghidupkan budaya diskusi di forum dengan ahli sebelum mengambil sikap.” Ujar Ishar Damiri, S.P., selaku Ketua Umum KAMMI Daerah Bangka Belitung.

Leave a Reply

Close Menu